Mataram, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Ahad (9/9) lalu, mencanangkan program percepatan swasembada daging bersama-sama 19 pemerintah daerah penghasil utama ternak di Indonesia. Acara tersebut berlangsung di komplek Balai Laboratorium Produksi dan Kesehatan Hewan di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Hadir bersama Mentan dalam acara tersebut Dirjen Peternakan Deptan Mathur Riyadi, Gubernur NTB Lalu Serinata, Kadis Peternakan NTB Abdul Muthalb serta para pejabat utusan 18 pemda yang menjadi sentra produksi peternakan di Indonesia. Upaya percepatan ini guna mengurangi defisit sapi potong dan daging yang setiap tahunnya mengimpor 450 ribu sapi dari Australia dan Selandia Baru.

Dalam arahannya, Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengungkapkan keberhasilan swasembada daging sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, semakin luas dan banyaknya usaha pembibitan sapi pedaging. Dengan makin banyaknya pembibitan dilakukan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di seluruh Indonesia, maka akan sangat mungkin menambah jumlah ternak yang ada.
Kedua, lanjut Mentan, adanya sinergi dan saling mendukung antara peternakan rakyat dan swasta. "Peternakan rakyat dan swasta harus digalakkan, kalau kita memang mau mandiri," tegas Mentan.

Dalam hal ini, Mentan mengakui bila masih ada keengganan pihak swasta untuk terjun ke bisnis peternakan ini. "Memang harus diakui ada kendala dari pihak swasta terkait dengan persoalan permodalan. Pihak perbankan masih belum banyak yang tertarik untuk memberi kredit di sektor ini," papar Mentan.
Oleh karena itu, Mentan menyebut pihaknya tengah mengupayakan adanya subsidi yang lebih besar lagi guna memacu usaha agribisnis di sektor peternakan, khususnya di bidang perbibitan. "Kita sebenarnya sudah menyurati Menteri Keuangan terkait dengan hal ini. Namun, sampai sekarang belum ada respon dari beliau," jelas Mentan.

Faktor ketiga, ungkap Mentan, adalah masih belum memadainya lahan penggembalaan bagi sapi-sapi yang dimiliki para petani dan pengusaha. Karenanya, menurut Mentan, pihak pemerintah daerah perlu mengalokasikan lahan-lahan tidurnya untuk menjadi lahan penggembalaan. "Di sini memang perlu sekali kita memberdayakan potensi lokal guna  mengatasi persoalan tersebut," ujar Mentan.
Menurut Mentan, kendati swasembada tercapai namun tak mungkin kran impor ditutup rapat-rapat. "Dalam perdagangan global seperti sekarang ini, tak mungkin kita menutup arus masuknya ternak dari negara lain ke negeri kita. Apalagi, kita masih membutuhkan sapi-sapi bakalan yang menjadi sumber dari bibit sapi kita," jelas Mentan.

Dengan pertimbangan itu, Mentan memperkirakan saat swasembada tercapai sesungguhnya Indonesia masih membutuhkan impor yang jumlahnya, kurang dari 10 % dari kebutuhan nasional.
Saat ini, populasi ternak sapi dan kerbau di seluruh Indonesia mencapai 10,5 juta ekor. Setiap tahunnya, tak kurang dari 220 ribu ekor dipotong guna memenuhi konsumsi daging penduduk Indonesia.
Sementara dalam laporannya, Kepala Dinas Peternakan Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Muthalib mengemukakannya, pelibatan 18 daerah sentra produksi utama ternak sapi se Indonesia bersama NTB dimaksud sebagai langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan impor. "Ini dilakukan agar kalau pun impor pun hanya lima persen saja," ujarnya.

NTB berada di urutan lima nasional dalam produksi ternak sapi dan kerbau. Dalam setahunnya produksi sapi dan kerbau mencapai 110 ribu ekor yang terdiri 78.000 ekor ternak potong dan 32.000 ekor ternak bibit. Kelebihannya, 34.740 ekor sapi dan 9.965 ekor kerbau  dikirimkan ke 10 propinsi di Indonesia mulai dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Jambi, Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Terbanyak dikirim ke Kalimantan dan seluruh transaksi ternak NTB nilainya Rp1,089 triliun setahun. Adapun populasi ternak sapi di NTB mencapai 481.376 ekor, kerbau 156.000 ekor, kambing 355.000 ekor. (***)